Home / Ekonomi / ” Gawat..!! ” KSPI di Dukung Komunitas OJOL Menggugat dan Menolakan Keras Keputusan MK.
Iqbal Said Ketua Umum KSPI Menggelar Jumpa Pers Bersama Komunitas OJOL yang ada di DKI Jakarta. Lokasi berlangsung di LBH JAKARTA, Jakpus , Minggu. ( Foto Caption : Ayub Nasition )

” Gawat..!! ” KSPI di Dukung Komunitas OJOL Menggugat dan Menolakan Keras Keputusan MK.

JAKARTA – RAJAWALI CITRA NEWS.Com .

OJOL alias Ojek On line  terancam ” BUBAR ” atau akan lenyap  di seluruh Nusantara .  Terkait  Keputusan Makamah Konstitusi ( MK ) , dalam keputusan yang di lakukan rapat tertutup faktanya seluruh keputusan  di tolak seluruh komunitas  OJOL  dan KATO  ( Komite Aksi Transportasi Online )    yang ada di seluruh Nusantara. Keputusan tersebut meresahkan para driver OJOL  yang ada di ruangan jumpa pers, dan mereka akan menuntut keras ke jalur hukum.

Komite Aksi  Transportasi Online (Kato)  sebelumnya mendaftarkan uji materi undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 7 Mei 2018 yang lalu. Tapi pada hasil akhirnya , gugatan permohonan uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh para pengemudi ojek online itu di tolak oleh para MK tanpa alasan yang jelas.

Di katakan salah satu Pengendara OJOL , Rizal mengatakan “Saya sangat kecewa dengan keputusan dari Makamah Konstitusi bahwa kita tidak ada payung hukum atau perlindungan dari pemeeintah. Kita di anggap hanya seperti dipangkalan yang lain. Kita berharap harus di pertimbangkan lebih matang, karna OJOL ini sudah menjadi kebutuhan  tranportasi yang mudah praktis dan murah bagi masyarakat seperti di Kota  DKI Jakarta ini ” kata Rizal melontarkan dengan nada keras.

Sementara  itu Ketua Presidium Komite Aksi Transportasi Online (KATO) , Said Iqbal sangat kecewa sekaligus mengecam keras ,dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh para pengemudi ojek online” paparnya.

Dengan putusan MK tersebut berakibat menghilangkan pengakuan hukum terhadap ojek online, sebagai tranportasi umum ,  dan status para pengemudipun tidak memiliki jaminan perlindungan yang jelas sama dengan statusnya  pengojek pangkalan.

“Ojek Online Tak Legal, Kesejahteraan Driver Dikhawatirkan bakal terancam jadi, lepas saja seperti ojek pangkalan.
Ini jelas akibat tidak adanya perlindungan dan kesejahteraan bagi driver ojek online,” ungkap  Iqbal kepada  Rajawali Citra news.com.  Minggu ( 01 /07 / 2018. ) Gedung  LBH  JAKARTA , Jalan Raya Diponegoro , Jakarta Pusat.

Di jelaskan Iqbal Said lagi , ” Dalam pengambilan keputusan itu,  seharusnya harus berpikir jernih  para hakim yang ada di jajaran MK dan  lebih mengedepankan prosedural hukum ketimbang substansi hukum.  Maka dengan itu kami mengutuk keras para hakim itu, kenapa tidak melihat fakta di lapangan sebagai data meneruskan perkara ini,” ujar Iqbal dengan nada  Geram.

Tentunya perlu di ingat hakim menyatakan bahwa sepeda motor bukanlah angkutan jalan yang diperuntukkan mengangkut barang dan/atau orang dihubungkan konteksnya dengan Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ.
Padahal, menurut Iqbal, fakta menunjukkan angkutan roda dua sudah menjadi angkutan umum melalui sistem ojek online. “Itu substansi yang tidak di lihat oleh para hakim yang ada di MK.” ujar Iqbal.

Untuk itu kitra berpendapat seharusnya hakim melihat ojek online berbeda dengan ojek pangkalan. Pada sistem ojek online, ada hubungan antara pengemudi dan aplikator di mana para pengemudi akan mendapatkan perintah kerja berdasarkan aplikasi dan menerima upah.  Dan  kalau ojek pangkalan kan dia bekerja sendiri, majikannya dia sendiri, motor sendiri, pulang bawa duit sendiri tidak ada pembagian dengan aplikator atau pengusaha,” Papar  Iqbal di depan awak media.

Ia pun menyatakan akan menyiapkan langkah berikutnya untuk mengegolkan gugatannya itu.  Untuk di ketahui
MK menolak permohonan uji materi Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang diajukan para pengemudi ojek online yang tergabung dalam Tim Pembela Rakyat Pengguna Transportasi Online atau Komite Aksi Transportasi Online.

Putusan mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta hari ini.  Para pemohon merasa Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga berlakunya pasal a quo menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Mahkamah berpendapat Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, baik kendaraan bermotor perseorangan, maupun kendaraan bermotor umum. Setelah melakukan kajian, MK memutuskan ojek online bukan alat transportasi yang legal,” imbuh. . (Jonathan Sigar  )

About Rajawali Citra News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji Mengukuhkan Komandan KRI Albakora 867

JAKARTA , RAJAWALI CITRA NEWS– Tadi pagi sekitar pukul 08.00 Wib  Kasal ...